Untuk menindaklanjuti Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dirumuskan penguatan kelembagaan diantaranya penambahan 1 (satu) inspektur pembantu untuk investigasi atau penaganan pengaduan masyarakat.

APBD - PERUBAHAN 

2023

PERWAKO PADANG PANJANG NO.1, BD 2023/ NO.1, 

PERWAKO NO.1 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja daerah dan ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkannya Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penenaman Modal, perlu merubah atas Lampiran Perwako Nomor 59 Tahun 2022.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No.7 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2022; PERKA BKPM No.3 Tahun 2022; PERMENKEU RI No. 212/PMK.07/2022; PERWAKO PADANG PANJANG No.9 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No. 59 Tahun 2022
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Perwako Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2022.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Februari 2023

ANGGARAN 2023 - SSH

2023

PERWAKO PADANG PANJANG NO.33, BD.2022/ NO.33

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.33 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

• Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah merupakan salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja yang memegang peranan sangat penting bagi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran di daerah. Standar Harga Satuan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
• Dasar Hukum dalam Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun  2020; PP No.39 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.12 Tahun 2021; PERPRES No.33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.84 Tahun 2022;
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, diundangkan pada tanggal 29 Juni 2022.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

PERUBAHAN - APBD 

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.3, BD.2023/ NO.3

PERWAKO PADANG PANJANG NO.3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

• Bahwa dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada beberapa bidang urusan pemerintahan dan usulan pergeseran anggaran dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Penjabaran APBD T.A 2023
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPU No.2 Tahun 2022; UU No.7 Tahun 2021; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.130 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 77 tahun 2020; PERMENKEU No.119/PMK.07/2021; PERMENDAGRI No.84 Tahun 2022; PERATURAN BKKBN NO.13 Tahun 2022; PERMENKES No.42 Tahun 2022; PERMENKO UKM No.16 Tahun 2022; PERMEN PPPA No.2 Tahun 2023; PERMENTAN No.8 Tahun 2023; PERWAKO PADANG PANJANG No.9 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG NOMOR 59 TAHUN 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERWAKO PADANG PANJANG No.1 Tahun 2023.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Perwako Padang Panjang No.59 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perwako Padang Panjang No.1 Tahun 2023.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2023.

bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kota Padang Panjang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru DOB.

Perlu dilakukan perubahan kriteria penerima beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu yang terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019.