FAQ

Laman yang menyediakan Pertanyaan dan Jawaban yang paling sering diajukan dan dicari!

Bagaimana struktur organisasi dan berapa orang personel di Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang Panjang?

Per Juni 2019 saat ini terdapat 6 ASN dan 1 THL di Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang Panjang. Bagian Hukum dikepalai oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 sub bagian yaitu subbag perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum. Di bawah 3 sub bagian tersebut terdapat 2 orang fungsional umum dan 1 orang operator JDIH.

Jumlah personel tersebut di atas tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu bila ada kebijakan pimpinan dan/ atau mutasi pegawai.

 

Untuk berurusan di bagian hukum, sub bagian mana yang mesti ditemui?

Terdapat 3 sub bagian, yang secara ringkas tupoksinya sebagai berikut:

  1. Sub bagian perundang-undangan;

Sub bagian ini fungsi utamanya bertanggungjawab di dalam produksi produk hukum daerah, seperti pembuatan keputusan walikota, peraturan walikota, dan peraturan daerah.

  1. Sub bagian bantuan hukum;

Bila ada masalah yang bersangkutan dengan hukum pada administrasi pemerintahan dan diperlukan bantuan atau advokasi hukum, sub bagian inilah yang paling tepat untuk ditemui.

  1. Sub bagian dokumentasi hukum.

Sub bagian ini bertanggunjawab di dalam administrasi, pengelolaan, pengarsipan serta penyebarluasan produk hukum daerah dan informasi hukum lainnya.

 

Apakah personel di bagian hukum dapat ditemui secara langsung?

Ya. Personel di bagian hukum dapat ditemui secara langsung pada hari (Senin-Jum`at) dan jam kerja (07.30 – 16.00 WIB) pada lantai III Kantor Balaikota Padang Panjang di ruangan bagian hukum.

 

Apakah perlu buat temu janji terlebih dahulu untuk dapat bertemu dengan personel bagian hukum di hari dan jam kerja?

Pada prinsipnya tidak diperlukan membuat temu janji terlebih dahulu. Namun untuk memastikan layanan yang cepat dan tepat, temu janji disarankan untuk dilakukan. Temu janji dapat dilakukan secara lisan (informal) maupun tulisan (formal) tergantung situasi, kondisi dan sifat pertemuan.

 

Saya tidak memungkinkan untuk menemui personel di bagian hukum secara langsung, apakah saya dapat menghubungi secara online?

Kami dapat dihubungi secara online melalui website JDIH ini. Pengguna dapat memanfaatkan form yang terdapat pada jendela konsultasi yang berada pada bagian atas website JDIH. Setelah form diisi dan kami mendapatkan pemberitahuan oleh sistem, kami akan merespon sesegera mungkin dan mendisposisikan konsultasi kepada sub bagian terkait.

 

Berapa lama proses konsultasi secara online?

Jangka waktu konsultasi secara online melalui form ajukan pertanyaan bergantung kepada tingkat permasalahan, prioritas penyelesaian dan ketersediaan waktu dalam penyelesaian.

 

Apakah dapat dipastikan layanan konsultasi hukum online ini akan ditanggapi?

Kami mengusahakan untuk menanggapi setiap permintaan konsultasi hukum online yang masuk apabila pertanyaan tersebut telah terverifikasi oleh operator JDIH dan layak untuk ditanggapi.

 

Apakah bagian hukum hanya melayani pegawai ASN atau juga masyarakat umum?

Meskipun sebagian besar yang berurusan dengan bagian hukum adalah pegawai pemerintahan, tidak sedikit juga ada masyarakat umum yang menemui bagian hukum untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang dialaminya. Dengan demikian, masyarakat umum dimungkinkan untuk menemui personel di bagian hukum sejauh masalah yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

 

Apakah ada biaya di dalam berurusan di bagian hukum?

Tidak terdapat biaya apapun di dalam berurusan di bagian hukum. ASN dan masyarakat umum dilarang untuk memberikan tip, hadiah atau janji ketika berurusan dengan personel di bagian hukum.

Tupoksi

FUNGSI :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bagian Hukum dan HAM
  2. Penyelenggaraan kegiatan Bagian Hukum dan HAM.
  3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian Hukum dan HAM
  4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Hukum dan HAM.
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.