BANTUAN SOSIAL - PELAKSANAAN

PERWAKO PADANG PANJANG NO.8, BD.2021/ NO.8

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

ABSTRAK:

• Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa tata cara  penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang agar pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial dapat berjalan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2021.
• Perwako Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perwako Padang Panjang No.9 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidka berlaku.

APBD - PERUBAHAN 

2021

PERWAKO PADANG PANJANG NO.10, BD.2021/ NO.10

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.9 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PERPRES No.113 Tahun 2020; PERPRES No.88 Tahun 2019; PERMENKEU No.48/PMK.07/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No.197/PMK.07/2020; PERMENKEU No.130/PMk.07/2019; PERMENKEU No.139/PMk.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No.233/PMK.07/2020; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERATURAN BKKBN No.26 Tahun 2020; PERMENKEU No.17/PMK.07/2021; PERMENPAREKRAF No.3 Tahun 2021; PERMENDIKBUD No.9 Tahun 2021; PERMENKES No.12 Tahun 2021; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.3 Tahun 2020; PERWAKO PADANG PANJANG No.71 Tahun 2020; PERWAKO PADANG PANJANG No.9 Tahun 2021.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Perwako No.71 Tahun 2020.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 April 2021.

PPDB - JUKNIS

2021

PERWAKO PADANG PANJANG NO.11, BD.2022/ NO.11

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.11 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK:

• Dalam rangka pelayanan untuk penerimaan peserta didik baru di Kota Padang Panjang secara transparan, objektifitas, tanpa diskriminasi dan berkeadilan serta pemerataan mutu pelayanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PERMENDIKBUD No.1 Tahun 2021.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman dalam pelaksanaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP Negeri.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2021.
• Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2021/ 2022 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei .