Berita
Sosialisasi dan Pengabdian Masyarakat bersama Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang terkait Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Kebijakan Keuangan Daerah
- Kamis, 13-10-2022
- Posting By : Bagian Hukum
Read More
DPRD Kota Bukittinggi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
- Jumat, 07-10-2022
- Posting By : Bagian Hukum
Read More
Peraturan Terupdate
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Sumber : BPKDPeraturan Daerah No 1 Tahun 2023 Tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
Sumber :Peraturan Daerah No 2 Tahun 2023 Tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SERAMBI KOTA PADANG PANJANG
Sumber :Peraturan Walikota
Peraturan Walikota No 20 Tahun 2023 Tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
Sumber : BAPPEDAPeraturan Walikota No 21 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Sumber : BPKDPeraturan Walikota No 19 Tahun 2023 Tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
Sumber :Peraturan DPRD
Peraturan
Monografi
Yurisprudensi
Artikel
Peraturan Terpopuler
| Peraturan DPRD No 1 A Tahun 2018 Tentang TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG |  |
 |
 |
||||
| Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 | |
|
|
||||
| Peraturan Walikota No 60 Tahun 2019 Tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 | |
|
|
||||
| Peraturan Daerah No 3 Tahun 2020 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 | |
|
|
||||
| Peraturan Walikota No 38 Tahun 2004 Tentang URAIAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG | |
|
|
JDIHN
JDIH Provinsi
Tambo
Buku Referensi Hukum
Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah
Penerbit : Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Peraturan Perundang-undangan
Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
Pengantar Ilmu Hukum
Penerbit : Fakultas Hukum USU